APBD Lima Puluh Kota Tahun 2018 Untuk Mendukung Lima Prioritas Pembangunan

Pemerintahan

APBD Lima Puluh Kota Tahun 2018 Untuk Mendukung Lima Prioritas Pembangunan

Lima Puluh Kota - DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, kembali menggelar rapat paripurna, kali ini rapat paripurna tentang penyampaian nota keuangan rencana APBD tahun 2018, disampaikan bupati Irfendi Arbi, bertempat di aula DPRD setempat, Selasa (8/10/2017).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH, dihadiri anggota DPRD, para kepala OPD, muspida, plt. Sekdakab M.Yunus, plt. Sekwan M. Dharma Wijaya dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Irfendi Arbi, menyampaikan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, merupakan suatu pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Rencana kegiatan dan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan yang telah disusun melalui proses mekanisme diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan kondisi internal dan kondisi eksternal Kabupaten Lima Puluh Kota serta melihat perkembangan perekonomian dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan. Maka prioritas yang ditetapkan dapat membawa daerah untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan infrastruktur, meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Lima Agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang dijabarkan kedalam program-program yang disusun dengan pendekatan lima (5) agenda prioritas dan sasaran pembangunan daerah : Pertama dalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan 10 program, kedua Penguatan Ekonomi Kerakyatan dengan 26 program, ketiga Reformasi Birokrasi dengan 31 program, keempat Penguatan Nagari dengan 15 program dan kelima Fasiltas Umum dan Fasilitas Sosial Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan dengan 30 program.

"Maksud dan tujuan penyusunan nota keuangan adalah agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan program dan kegiatan, termasuk kebijakan yang menjadi landasannya yang tercakup dalam setiap kelompok pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan," sebut Bupati Irfendi Arbi.

Dalam Nota Keuangan dijelaskan Bupati Irfendi Arbi, yang kemudian dilanjutkan oleh plt Sekdakab M.Yunus " pada tahun 2018 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1. 211.722,533,294, terdiri dari PAD direncanakan sebesar Rp. 85.000.500.057,- atau berkontribusi untuk Pendapatan Daerah sebesar 7,01%. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 1.020.561.204.085,- dengan berkontribusi untuk Pendapatan Daerah sebesar 84,22%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 106.160.829.152,-. dengan berkontribusi untuk Pendapatan Daerah sebesar 84,22 %. Perlu kami sampaikan bahwa estimasi pendapatan ini berbeda dengan estimasi yang telah disepakati pada KUA/PPAS 2018, ini terjadi karena adanya informasi dari Kementrian Keuangan, bahwa alokasi DAU untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Rp. 747.073.168.000,- terjadi kenaikan sebesar Rp. 13.358.336.000,-.

Dari estimasi tersebut kita memperoleh gambaran, sumber pendapatan daerah kita masih tergantung pada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan tahun 2018, dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan prosedur administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

"Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, maka diharapkan pada tahun 2018, akan terjadi peningkatan PAD sehingga target pendapatan dapat dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, "sebut Bupati .

Belanja daerah pada tahun 2018 ini, direncanakan sebesar Rp1.258.577.319.779,- yang dirinci dalam dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 819.247.671.817,- atau 65,09 %, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 439.329.647.959,- atau 34,91 %.

Dari kelompok belanja tak langsung dirinci dalam jenis belanja pegawai sebesar Rp. 657.931.444.228,- belanja hibah sebesar Rp. 9.200.050.000,- belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.627.150.000,- belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp. 3.011.814.687,- dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa sebesar Rp. 141.636.990.321,- .Dan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.840.222.581,-, serta belanja tak terduga sebesar Rp. 3.000.000.000, dari total belanja daerah.

Sedangkan untuk kelompok belanja langsung,dirinci dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 22.748.967.200,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 231.669.272.267,- serta belanja modal sebesar Rp. 184.911.408.492,- dari total belanja langsung.

"Kebijakan umum pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada rancangan APBD tahun 2018, diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp. 46.854.786.482,- dan bisa ditutup oleh penerimaan pembiayaan," ujar Bupati.

Sementara itu, ketua DPRD Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH dalam sambutan penutupan menyebutkan, " kesemua RAPBD 2018 yang disampaikan Bupati dalam nota keuangannya dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera dan dinamis "yang mantap" berlandaskan iman dan taqwa yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021. Ini langsung diberikan kepada Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD dan akan disampaikan Pandangan Umum Fraksi besok hari Rabu (11/10) dan akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh mitra kerja komisi komisi di DPRD Lima Puluh Kota, pesan saya, andaikan kita tidak menempatkan rencana ini pada tempatnya, rakyat akan menuntut hak-haknya seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Nenan Nagari Maek pada minggu lalu" ujar Safaruddin Dt. Bandaro Rajo Politisi Partai Golkar.

Ditambahkannya " untuk itu seluruh OPD, agar meletakkan prioritas kegiatan sesuai dengan situasi daerah hasil dari musrenbang dan aspirasi anggota DPRD yang terserap pada masa reses, jangan berdasarkan pendekatan emosional dan primordial belaka, ada atau tidak adanya seorang pejabat ASN atau anggota DPRD yang mewakili jorong/nagari dalam wilayah Lima Puluh Kota perlu dilakukan keseimbangan keselarasan pembangunan terutama jorong-jorong yang terisolir dan masih tertinggal dalam pembangunan sumberdaya manusia dan insfrastruktur jalan yang menyebabkan mereka tetap terbelakang" ujar Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH.

"Terlepas dari itu, Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota periode 2016-2021 walaupun ada riak-riak kecil yang merupakan dinamika politik. Kami DPRD beserta segenap anggota yang merupakan mitra dari pemerintah, selalu melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan akan memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif (membangun) bukan kritikan dan saran-saran yang bersifat destruktif yaitu kritik yang bertujuan tidak membangun demi kemajuan Lima Puluh Kota kedepannya" ulas Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH.

Terkait dengan berbagai prestasi Lima Puluh Kota baru-baru ini, kami atas nama anggota DPRD Lima Puluh Kota memberikan apresiasi atas prestasi yang membanggakan Kabupaten Lima Puluh Kota dikancah regional dan nasional yang didapat pada masa kepemimpinan Bupati Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan.

"Sepanjang sejarah Lima Puluh Kota, baru dua kali, BPK memberikan opini WTP atas laporan pengelolaan keuangan daerah. Yakni, LKPD 2016 dan LKPD 2017. Dan juga prestasi yang diberikan UGM atau Universitas Gadjah Mada yang melakukan penelitian dan telah mengumumkan indeks transaparansi keuangan daerah se-Indonesia tahun 2016 telah menetapkan Lima Puluh Kota peringkat pertama dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar dan peringkat kedua dari 150-an Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera.

" tak kalah pentingnya, Bupati Lima Puluh Kota diundang oleh Menkes Nila F Moeloek untuk menerima piagam penghargaan sertifikasi eliminasi Filariasis dari Kementerian Kesehatan pada puncak peringatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) tahun 2017 di Desa Jatisono Kabupaten Demak, Sabtu (7/10/2017).

Kabupaten Lima Puluh Kota satu-satunya Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang menerima penghargaan tersebut bersama 13 Kabupaten/Kota se Indonesia " terang Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang disambut tepuk tangan meriah oleh hadirin. (Humas)

Saran Masuk

Untitled Document
  ¤ Nama : veni,  Tanggal : 22 Agustus 2016
Yth. Admin.... Saya numpang saran... Kepada seluruh pihak yang..
 
  ¤ Nama : Heri,  Tanggal : 18 Februari 2016
Selamat dan Sukses kepada Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota..
 
  ¤ Nama : RIDWAN,  Tanggal : 26 Agustus 2015
assallamuallaikum bapak/ibu saya warga nagari sungai..
 
  ¤ Nama : ilham,  Tanggal : 28 Juli 2015
Yth Bapak Pimpinan Pemda Kabupaten 50 Kota Mohon ditindak..
 
  ¤ Nama : Boy,  Tanggal : 23 Juli 2015
Udah Bagus Admin..Tolong Update beritanya di tingkatkan..
 


PETA

Statistik

  • Pengunjung hari ini: 60
  • Total pengunjung: 276172
  • Hits hari ini: 650
  • Total Hits: 1519571
  • Pengunjung Online: 6
  • IP : 54.167.250.64