Kabupaten Lima Puluh Kota (Kab 50 Kota) Provinsi Sumatera Barat Indonesia

DPRD LIMA PULUH KOTA MEMAKLUMI LKPJ BUPATI TAHUN 2011

Selasa, 15 Mei 2012 | 15:07:05 WIB | Harau
DPRD LIMA PULUH KOTA MEMAKLUMI LKPJ BUPATI TAHUN 2011

Bupati memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi  

Sarilamak-Sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan sebelumnya, tepat tanggal 15 Mei 2012 diadakan dua sidang sekaligus yang dihadiri oleh Bupati Lima Puluh Kota dr. Alis Marajo, Forkominda dan kepala-kepala SKPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Diawali dengan pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa yang membahas tentang rekomendasi DPRD Kab. Lima  Puluh Kota terhadap LKPJ Bupati LPK Akhir Tahun 2011 yang tertuang pada surat keputusan ketua DPRD No. 22/DPRD/LK/V/2012 setelah pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa rapat dilanjutkan dengan Sidang Paripurna penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang  penetapan nama RumahSakit Suliki menjadi RumahSakit Umum Prof. dr. H. Darwis Datuk Batu Bosa, Ranperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan Ranperda tentang pemerintahan nagari. 

Anggota DPRD , Ridho Illahi yang membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Akhir Tahun 2011 menyampaikan bahwa secara umum DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memaklumi dan memahami LKPJ yang disampaikan oleh Pemkab Lima Puluh Kota dimana terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dievaluasi oleh Pemkab. Lima Puluh Kota diantaranya dalam pelaksanaan DAK dan tugas perbantuan harus jelas dananya dan realisasinya juga harus sesuai, Pembelian barang dan jasa yang masih belum tuntas agar segera diselesaikan DPPKAD, DPRD juga menganggap pengadaan barang dan jasa yg bermasalah karena ketidakmampuan personil dan pejabat SKPD untuk dievaluasi dan dilakukan mutasi dan rotasi, serta mengharapkan agar realisasi fisik dan keuangan di masing-masing SKPD dievaluasi  oleh Bupati sehingga kedepannya menjadi lebih baik agar. Peran aktif Bupati sangat diharapkan dalam koordinasi dan pengawasan semua kegiatan. Saran selanjutnya untuk menjawab kelancaran pengelolaan keuangan agar DPPKAD melakukan reformasi dalam pelayanan keuangan kepada aparatur maupun masyarakat dengan membuat loket pelayanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Selain menyorot kegiatan pembangunan daerah DPRD Lima Puluh Kota juga menyorot tentang ketidakhadiran SKPD dalam pembahasan LKPJ dan berharap Bupati dapat memberikan teguran terhadap SKPD tersebut, terang Ridho Illahi

Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang penetapan nama rumah sakit suliki menjadi rumah sakit umum prof. Dr. H. Darwis datuk batu bosa pada Rabu lalu (6/5) dan ranperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan ranperda tentang pemerintahan nagari disampaikan dr. Alis Marajo dengan tegas bahwa :

Menanggapi pandangan umum Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Bangsa mengenai perubahan nama Rumah Sakit Umum Suliki, Bupati yang berlatar belakang profesi sebagai dokter ini menerangkan bahwa tujuan utama perubahan nama tersebut adalah untuk mengenalkan tokoh kabupaten lima puluh kota yang berjasa di bidang kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mengemukakan sebuah rumah sakit daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sedangkan menanggapi perlu atau tidaknya dilakukan perubahan peraturan daerah tentang bantuan keuangan untuk partai politik, dr. Alis Marajo menanggapi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kita harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan peraturan daerah ini dilakukan adalah dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang tebih tinggi yang terbaru, jelas Alis dengan semangat. Penetapan nama rumah sakit umum daerah suliki  menjadi rumah sakit umum prof. Dr. H. Darwis datuk batu bosa telah melewati beberapa tahapan, sebagai berikut Pertama, hasil musyawarah kerapatan adat nagari suliki yang dilaksanakan pada tanggal 14 april 2010 bertempat di balai adat nagari suliki. Musyawaran ini dihadiri 31 orang yang merupakan utusan dari elemen masyarakat dengan keputusan mengusulkan nama rsud suliki dengan rumah sakit dr. Darwis dt batu bosa dengan alasan bahwa satu-satunya putra suliki yang pertama menjadi dokter dan telah mengabdi menjadi dokter sejak  14 Desember 1929 di jaman belanda sampai akhir hayat beliau. Kedua, adanya keputusan wali nagari suliki nomor 20 tahun 2011 tentang penetapan nama rumah sakit umum daerah suliki  menjadi rumah sakit umum dr. H. Achmad darwis suliki. Keputusan wali nagari ini merupakan hasil musyawarah wali nagari dan ninik mamak, alim ulama beserta tokoh masyarakat nagari suliki pada tanggal 25 juni 2011 dan telah memperhatikan persetujuan ahli waris. Ketiga, surat wali nagari suliki kepada bupati lima puluh kota perihal pengusulan nama rsud tertanggal 9 agustus 2011. Surat wali nagari ini ditindaklanjuti dengan melakukan kajian mendalam terhadap usulan perubahan nama rsud suliki menjadi rumah sakit umum dr. H. Achmad darwis suliki dengan membentuk tim kerja yang terdiri dari asisten pemerintahan dan kesra, asisten administrasi umum, kepala dinas kesehatan, kabag organisasi, kabag hukum, kabag umum, unsur dinas budparpora,  unsur bappeda, dan direktur rsud suliki. Tim ini bertugas mengkaji aturan dan memfasilitasi diskusi dengan stakeholders terkait. Dengan demikian, penetapan nama rumah sakit umum daerah suliki  menjadi rumah sakit umum prof. Dr. H. Darwis datuk batu bosa telah melalui beberapa tahap dan diskusi dengan stakeholders terkait dalam rangka mencegah timbulnya pro dan kontra di masyarakat, ulas Bupati meyakinkan anggota DPRD Kab. Lima Puluh Kota mewakili keseluruhan masyarakat Kab. Lima Puluh Kota. (WR/IQ)

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar