Kabupaten Lima Puluh Kota (Kab 50 Kota) Provinsi Sumatera Barat Indonesia

PENGAWASAN PEMILU HARUS DIDUKUNG UNTUK PEMILU YANG DILEGITIMISASI SEMUA PIHAK

Minggu, 24 November 2013 | 05:27:46 WIB | Harau
PENGAWASAN PEMILU HARUS DIDUKUNG UNTUK PEMILU YANG DILEGITIMISASI SEMUA PIHAK

PROSES PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 

LIMAPULUH KOTA - "Pemilu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan dana triliunan rupiah yang bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat agar dapat memilih secara langsung pemimpin mereka." Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota, Ir Rita Murni menyampaikan hal ini dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digeber Badan Kesbangpol Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati, Rabu (20/11). Rita Murni di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, dan Ketua Pemuda dari 79 Nagari di Limapuluh Kota, menyatakan bahwa  Panwaslu bertugas menjaga dan mengawal pelaksanaan dan proses Pemilu berjalan sesuai aturan perundang-undangan. "Hal ini, agar hak masyarakat pemilih terakomodir dengan baik, agar penegakan hukum terlaksana, agar pelaksanaan dan hasil Pemilu dilegitimasi semua pihak. Juga agar semua pihak menghormati aturan penyelenggaraan Pemilu serta menghindari konflik, perpecahan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan nasional ". Kinerja Pengawasan Pemilu, secara garis besar terbentuk dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Ketua Panwaslu Limapuluh Kota, juga memberikan materi di kegiatan Sosialisasi itu, Komisioner Panwaslu Jomi Suhendri S SH MH yang Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Jomi yang terkenal tegas ini menyampaikan tentang aturan hukum yang terkait dengan Pemilu ini. "UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, Perbawaslu No. 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, Perbawaslu No. 14 Tahun 2013 (Perubahan kedua Perbawaslu No. 15 Tahun 2012) Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD," Jomi kepada ratusan peserta Sosialisasi yang memenuhi  ruang Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota. Untuk pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, tertera di Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012.

Empat jenis pelanggaran Pemilu; administratif, pidana, sengketa Pemilu, dan kode etik, diterangkan proses dan muaranya oleh Jomi Suhendri. Peserta banyak yang antusias dengan Sosialisasi ini. Maka, sebut Jomi, bahwa penyelesaian sengketa mengedepankan prinsip musyawarah dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-Perundangan. "Sengketa yang mengandung unsur pidana tidak boleh diselesaikan oleh Pengawas Pemilu, sengketa yang diselesaikan oleh Pengawas Pemilu bukanlah sengketa hasil yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan bukan ranah pengujian peraturan perundang-undangan," ungkap praktisi hukum yang kini fokus di Pengawas Pemilu ini. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ir Rita Murni juga menyebutkan bahwa di Limapuluh Kota; Pengawas Pemilu terdiri dari Divisi Umum & Finansial yang mengurus sarana & Prasarana serta Pembinaan SDM. Lalu, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga yang bertugas di teknis dan strategi pengawasan serta penyusunan program pengawasan. Lalu, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran yang berarea tugas di tindak lanjut laporan dan temuan serta penegakan hukum.

"Seluruhnya, untuk komisioner Panwaslu Kabupaten sebanyak 3  orang, di kecamatan, 3 orang per kecamatan (39 orang) , lalu Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat nagari sebanyak 246  orang  yakni 1-5 orang per nagari," Rita Murni menjelaskan. Kakesbangpol Limapuluh Kota, Syahrial Amri mengatakan bahwa peran media massa sebagai salah satu stakeholder Pemilu, selaku jembatan untuk mengefektifkan komunikasi dan relasi antar stakeholder pemilu dan membantu mendorong terciptanya transparansi, akuntbilitas dan integritas pemilu melalui fungsi pengawasan.(dsp)

 

Share on:

Komentar

Obat Herbal Batu Ginjal
Tasikmalaya
Rabu
11 Desember 2013 | 15:35:00 WIB
Terimakasih semoga bermanfaat 

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar